Apakah dilihatnya hilal di suatu negeri/daerah mengharuskan negeri lain mengikutinya? Sebuah wacana menyikapi penentuan ‘idul adha 1431 H.


Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

dan kepada keluarga serta seluruh pengikut beliau; semoga kita tetap menjadi pengikut beliau sampai datangnya ajal.

Apa yang saya tulis ini adalah hasil dari pembahasan yang saya lakukan dari berbagai rujukan yang bisa saya jangkau termasuk apa yang saya ambil faidah dari durus/pelajaran syaikhuna Abdurrahman Al Mar’I hafizhahullah dalam Syarh Ayatil Ahkam. Semoga bisa menjadi penerang bagi saya pribadi dan siapa saja yang ingin mengambil manfaat darinya.

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama dalam banyak pendapat, sampai – sampai Shiddiq Hasan Khan (dalam Ar Raudhah 1/224) menyebutkan delapan pendapat. (lihat Ithaful Anam hal.13).

Ada tiga pendapat yang masyhur dan kuat diantara pendapat – pendapat yang ada, sebagaimana disebutkan Asy Syaukani dalam Nailul Author dan Syaikh Ibn ‘Utsaimin dalam Syarhul Mumti’ dan yang lainnya.

Pendapat I : dilihatnya hilal di sebuah daerah mengharuskan seluruh negeri mengikutinya (yang sering diistilahkan dengan satu mathla’ untuk seluruh negeri)

Pendapat II : dilihatnya hilal di sebuah daerah tidak mengharuskan seluruh negeri mengikutinya (yang sering diistilahkan dengan ikhtilaful matholi’)

Pendapat III : perkaranya dikembalikan kepada pemerintah suatu negeri.

Sebelum lebih jauh membahas yang terkuat dari ketiganya, saya akan membawakan perkataan – perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terkait masalah ini sehingga kita tidak salah dalam menisbahkan kepada beliau suatu pendapat tertentu. Saya mengkhususkan penyebutan beliau dalam hal ini karena ketinggian ilmu beliau yang kita akui bersama dan karena sebagian orang menisbahkan kepada beliau satu pendapat tertentu tanpa melihat ucapan – ucapan beliau yang lain.

a)      Perkataan Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan pendapat I :

1.       “ Maka yang benar dalam hal ini wallahu a’lam adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits (yang artinya) Shoum kalian adalah hari berpuasanya mereka dan Idul Fitri kalian adalah hari Idul Fitrinya mereka danIdul Adhha kalian adalah hari Idul Adhhanya mereka”Maka jika seorang saksi telah bersaksi pada malam ke-30 dari bulan Sya’ban bahwa dia melihatnya [yakni hilal] di suatu tempat dari tempat – tempat baik dekat maupun jauh maka wajib puasa. (Majmu’ Fatawa 25/105) (Akan datang dari ucapan Ibnu Taimiyah beliau berdalil dengan hadits di atas yang sesuai dengan pendapat III)

2.      “Barangsiapa sampai kepadanya bahwa telah dilihat [hilal] maka telah tetap baginya tanpa ada batasan jarak sama sekali. (Majmu’ Fatawa 25/107)

Ketika beliau berpendapat bahwa hilal diambil dari kata zhuhur (nampak) dan rof’us shout (mengangkat suara) beliau mengatakan :” Kalau satu dan dua orang melihat hilal dan tidak mengabarkan apa yang mereka berdua lihat maka apa yang mereka lihat itu bukan hilal. Maka, hukum tidak bisa ditetapkan sampai mereka berdua mengabarkannya [hilal yang mereka lihat]. Maka, jadilah kabar mereka berdua itulah ihlal yaitu rof’us shout/mengangkat suara dengan  cara pengkabarannya[terlihatnya hilal]. (Majmu’ Fatawa 25/109) (Akan datang dari ucapan Ibnu Taimiyah terkait ini sesuai pendapat III)

3.      “ Maka kesimpulannya : bahwa siapa saja yang sampai kepadanya terlihatnya hilal pada waktu yang memungkinkan dengan ru’yah itu ditunaikannya puasa, atau berbuka, atau nusuk(ibadah haji maupun lainnya) maka wajib mengambilnya/mengamalkannya tanpa ada keraguan. Nash – nash ­(dalil – dalil) dan atsar – atsar salaf menunjukkan yang demikian. Dan barangsiapa membatasinya [dalam mengambil hukum berdasar ru’yah itu] dengan jarak yang bisa diqashar suatu sholat atau dengan jarak iklim tertentu maka perkataannya ini bertentangan dengan akal dan syariat. “(Majmu’ Fatawa 25/112)

Untuk lebih lengkap, bisa dilihat : Majmu’ Fatawa 25/103-113 (termasuk beberapa ucapan beliau membantah pendapat II)

b)      Perkataan Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan pendapat II :

“Berbeda mathla’ – mathla’ dengan kesepakatan ahli yang paham dalam masalah ini. Maka, kalau sama [mathla’nya] wajib berpuasa dan kalau tidak maka tidak wajib. Dan inilah pendapat yang paling benar di kalangan Syafi’iyyah dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad” (Al Ikhtiyarot hal.123 dan Fatawa Kubro 5/252). Dan pendapat II inilah yang dinisbahkan beberapa ulama kepada Ibnu Taimiyah dalam masalah ini seperti Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarhul Mumti’ dan Syaikh Abdurrahman ibn Qosim dalam Hasyiyah Syarh Roudhul Murbi’.

c)      Perkataan Ibnu Taimiyah yang sesuai dengan pendapat III :

Beliau ditanya:”Kalau sebagian penduduk suatu kota melihat hilal bulan Dzulhijjah dan terlihatnya hilal tidak diakui oleh hakim dari kota tersebut; apakah boleh bagi penduduk kota itu untuk berpuasa pada hari yang zhahirnya[sesuai keputusan hakim yang menolak ru’yah mereka] adalah tanggal 9 walaupun secara batin[sesuai ru’yah mereka tanggal 10 Dzulhijjah]? Beliau menjawab :”Ya, mereka berpuasa pada hari ke-9 yang zhahir menurut al jama’ah walaupun pada hakikatnya adalah 10.walaupun dianggap benarnya ru’yah itu. Di dalam As Sunan dari Abu Hurairah dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda…(menyebutkan hadits yang telah tersebut di bagian a) )…. Kemudian beliau berkata : “Dan inilah yang diamalkan oleh para imam muslimin semuanya. (Majmu’ Fatawa 25/202) Kemudian beliau berkata : “Asal dalam masalah ini adalah bahwa Allah mengaitkan hukum dengan hilal dan syahr …(kemudian beliau sebutkan ayat dalam surat Al Baqarah 189). Dan hilal adalah sebuah nama untuk sesuatu yang diumumkan dan dijahrkan. Maka kalau muncul di langit dan manusia tidak mengetahuinya dan mengangkat suara mereka[karena melihatnya] maka tidak dinamakan hilal. (Majmu’ Fatawa 25/203)

Bahkan seandainya sang Imam[penguasa] hanya berpatokan dengan hilal atau menolak persaksian orang – orang yang adil, atau sebab – sebab penolakan lain yang tidak syar’I beliau tetap berpendapat untuk mengikuti Imam dalam masalah ini dengan beberapa alasan, diantaranya : pengambilan kata hilal dari nampak dan diketahuinya hilal itu oleh manusia. Juga diantara dalil beliau bahwa seorang pemimpin kalau bersalah maka dia akan menanggung dosa rakyatnya. Untuk lebih lengkap, bisa dilihat di Majmu’ Fatawa 25/202-203,206

Dari uraian di atas, perlu kiranya kita lebih berhati – hati dalam menisbahkan beliau kepada suatu pendapat tertentu.

Kemudian, yang lebih penting disini, kita melihat dalil dari masing – masing pendapat di atas.

Dalil pendapat I :

– keumuman hadits muttafaqun ‘alaih : “Berpuasalah kalian karena melihatnya[hilal] dan berbukalah karena melihatnya[hilal]”. (dan hadits – hadits lain yang semakna dengan hadits ini dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengaitkan hukum puasa dan ‘ied dengan terlihatnya hilal)Asy Syaukani berkata :”Ini tidak hanya bagi suatu penduduk daerah tertentu saja, bahkan dia umum bagi semua orang yang pantas mendapatkan pengarahan seperti ini dari kaum muslimin. Pendalilan dengan hadits ini bahwa ru’yah suatu negeri mengharuskan juga penduduk negeri lain lebih tepat dibanding pendalilan dengan hadits ini bahwa negeri lain tidak harus mengikuti; karena jika penduduk suatu negeri telah melihatnya maka sesungguhnya kaum muslimin telah melihatnya sehingga wajib bagi selain penduduk negeri yang melihat hilal apa – apa yang wajib bagi yang melihatnya. (Nailul Author 4/208)

– keumuman hadits Shoum kalian adalah hari berpuasanya mereka dan Idul Fitri kalian adalah hari Idul Fitrinya mereka danIdul Adhha kalian adalah hari Idul Adhhanya mereka. (dan ini adalah kesimpulan dari Syaikhul Islam sebagaimana telah disebut di atas. (Majmu’ Fatawa 25/105)

– beberapa alasan secara akal yang menguatkan pendapat ini sebagaimana disebutkan dalam Majmu’ Fatawa Syaikhul Islam

Dalil pendapat II :

– ayat dalam Al Baqarah (185) yang artinya Barangsiapa menyaksikannya[hilal] maka hendaklah berpuasa” maka barangsiapa tidak dalam satu mathla’ tidak bisa dikatakan bahwa dia telah menyaksikan baik dari sisi kenyataan maupun dari sisi hukum dan Allah mewajibkan puasa bagi yang menyaksikannya.

– keumuman hadits muttafaqun ‘alaih : “Berpuasalah kalian karena melihatnya[hilal] dan berbukalah karena melihatnya[hilal]”. Dalam hadits ini puasa terkait dengan ru’yah dan siapa yang berbeda mathla’ maka tidak bisa dikatakan dia telah melihatnya baik dari sisi hukum maupun kenyataan.

– hadits Ibnu Abbas dalam shahih Muslim,dan ini adalah dalil terkuat pendapat II, dimana Ibnu Abbas yang waktu itu di kota Madinah bertanya kepada Kuraib yang baru datang dari Syam tentang hilal. Kuraib menjawab : “Kami [di Syam] melihatnya malam Jum’at”, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa beliau [di kota Madinah] melihatnya malam Sabtu. Maka, kami akan terus berpuasa sampai kami genapkan 30 hari atau kami melihatnya. Kuraib bertanya : “Tidakkah engkau tidak mencukupkan dengan ru’yah Mu’awiyah [di Syam] dan puasa beliau?” Ibnu Abbas menjawab : “Tidak, demikianlah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada kami.”

– beberapa alasan secara akal menguatkan pendapat ini sebagaimana disebutkan dalam Syarhul Mumti’dan Fatawa Shiyam Syaikh Ibnu Utsaimin.

Dalil pendapat III :

–  hadits Shoum kalian adalah hari berpuasanya mereka dan Idul Fitri kalian adalah hari Idul Fitri mereka dan Idul Adhha kalian adalah hari Idul Adhha mereka.

– pendapat ini lebih menunjukkan kepada persatuan umat Islam dan menghindarkan dari perpecahan.( bisa dilihat lebih jauh uraian Syaikh Al Albani dalam Tamamul Minnah hal.398 dan Silsilah Shahihah 1/443-445, juga perkataan beberapa ulama lainnya.)

– ini menunjukkan ketaatan kepada penguasa dalam hal yang ma’ruf.

Dari uraian singkat di atas [saya katakan singkat karena saya berusaha mengambil inti sari dari perkataan para ulama dan tidak menyebutkan secara lengkap dengan saya sebutkan rujukannya dengan harapan bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, bisa melihat langsung ke tempat aslinya];

Saya lebih cenderung pada pendapat I, yaitu pendapat satu mathla’ untuk seluruh dunia dan ini adalah pendapat banyak ulama, bahkan ada yang menisbahkan pendapat ini kepada jumhur ulama (lihat Taudhihul Ahkam)

  • Jawaban dari dalil pendapat II :

1)      Perbedaan mathla’ adalah sesuatu yang nisbi tidak bisa dibatasi dengan batasan yang pasti dan meyakinkan. (lihat Tamamul Minnah)

2)      Syaikhul Islam berkata : Kalau kita memperhitungkan jarak tertentu seperti jarak qashar shalat atau jarak iklim – iklim, maka seseorang yang berada di ujung jarak tersebut wajib untuk berpuasa, berbuka, dan nusuk (ibadah haji maupun lainnya); sedangkan orang lain yang hanya berjarak satu lemparan anak panah dari orang pertama tadi tidak melakukan apa – apa [karena sudah berbeda mathla’]. Yang seperti ini bukan bagian dari agama kaum muslimin. (Majmu’ Fatawa 25/105)

3)      Maksud dari ayat yang disebutkan dari dalil di atas adalah ilmu diketahuinya masuknya bulan Ramadhan dan ilmu ini telah diketahui dengan ru’yah oleh suatu penduduk negeri tertentu; maka sebagaimana sebagian penduduk suatu negeri melihat hilal maka wajib bagi seluruh penduduk negeri itu mengikutinya, demikian pula ru’yah suatu negeri mengharuskan negeri – negeri lain mengikutinya. (lihat Ithaful Anam)

4)      Adapun hadits “Berpuasalah kalian karena melihatnya[hilal] dan berbukalah karena melihatnya[hilal]”,maka telah lewat perkataan Asy Syaukani pada pemaparan pendapat I di atas.

5)      Adapun hadits Ibnu Abbas, maka telah dijawab dengan beberapa jawaban, diantaranya :

i)                    Hadits tersebut berlaku bagi seseorang yang berpatokan dengan ru’yah negerinya kemudian di pertengahan bulan sampai kepadanya kabar tentang ru’yah negeri lain yang mendahului ru’yah negerinya; maka dalam keadaan ini dia meneruskan puasa bersama ru’yah negerinya sampai menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal. (lihat Tamamul Minnah). Di sisi lain, dalam hal ini tidak wajib baginya mengganti hari yang terlewatkan darinya dengan tidak berpuasa karena terlambatnya kabar sampai kepadanya. (lihat Majmu’ Fatawa 25/109)

ii)                  Ini adalah persaksian dari Kuraib rahimahullah saja, padahal dalam masalah berbuka puasa/idul fithri minimal dengan persaksian dua orang. Oleh karena itulah, Ibnu Abbas tidak menerimanya(lihat Sunan Kubro Baihaqy 4/421 dan Syarh Umdah Ibnu Taimiyah)

iii)                Dimungkinkan penolakan tersebut adalah ijtihad Ibnu Abbas terhadap sebuah hadits nabi; alangkah baiknya seandainya Ibnu Abbas menyebutkan teks hadits nabi dan bukan apa yang dimungkinkan itu adalah kesimpulan Ibnu Abbas dari apa yang dia dengar dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (lihat Nailul Author)

iv)                Syaikhul Islam berkata : “ Mungkin disini bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berpuasa dengan melihat hilal dan berbuka dengan melihatnya, dan tidak berbuka sampai melihat hilal atau menggenapkan 30 hari sebagaimana hal ini telah Ibnu Abbas dan shahabat yang lain riwayatkan haditsnya. Sehingga, Ibnu Abbas berkeyakinan bahwa penduduk suatu negeri terus berpuasa sampai melihat hilal atau menggenapkan 30 hari. Padahal, telah lewat bahwa yang rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam maksudkan adalah ru’yah sebagian umat [sudah cukup untuk umat yang lain] karena ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk semua umat, dan pada kejadian ini adalah mengamalkan ru’yah suatu kaum di selain kotanya.” (lihat Syarh Umdah

Dan yang lebih meyakinkan lagi, apa yang disebutkan Asy Syaukani dalam Nailul Author bahwa kenyataannya antara kota Madinah dan Syam tidak ada jarak yang jauh yang menjadikan berbedanya Mathla’ antara kedua daerah tersebut.Allahu a’lam

 

  • Jawaban dari dalil pendapat III :

i)                    Penafsiran hadits tersebut dengan dibawa kepada makna puasa dengan mengikuti pemerintah adalah penafsiran yang kurang tepat karena beberapa Imam yang meriwayatkan hadits tersebut tidak menafsirkan demikian. Imam Tirmidzi mengatakan setelah membawakan hadits tersebut : “sebagian ahlul ilmi menafsirkan hadits ini mengatakan :’Tidak lain bahwa maknanya adalah puasa dan berbuka bersama al jama’ah dan kebanyakan manusia.’” Syaikh Muqbil Al Wadi’I dalam Jami’us Shohih juga membawakan bab yang semakna dengan ini. Maka, membawa ucapan tersebut kepada makna mengikuti pemerintah adalah kurang tepat, karena kita semua tentu mengetahui perbedaan yang gamblang antara makna manusia dengan pemerintah. wallahua’lam.

ii)                  Adapun Imam Abu Dawud membawakan hadits ini dalam sunan beliau dengan menyebutkan bab Jika suatu kaum keliru dalam masalah hilal (lihat hadits no.2324). Semakna dengan ini adalah bab yang disebutkan Al Baihaqy dalam Sunan Kubro (4/421)beliau. Al Khotthoby dalam Ma’alimus Sunan ketika menjelaskan hadits dalam riwayat Abu Dawud mengatakan : “ Bahwa kesalahan yang tidak disengaja tidak berdosa dengannya pada hal – hal yang disitu memungkinkan berijtihad. Maka, seandainya suatu kaum berupaya melihat hilal kemudian tidak mampu melihatnya kecuali setelah lewat 30 hari, sehingga mereka tidaklah berbuka kecuali setelah menggenapkannya (30 hari) kemudian setelah itu datang kabar bahwa bulan Ramadhannya hanya 29 hari [karena telah terlihat lebih dulu di tempat lain hanya saja kaum itu tidak mengetahuinya] maka apa yang telah mereka lakukan berupa puasa dan berbuka (Idul Fitri) adalah sah dan tidak ada beban apa – apa,baik dosa maupun celaan,atas mereka.” Kemudian Al Khotthoby menambahkan :” Dan ini tidak lain merupakan keringanan dari Allah subhanahu wa ta’ala dan kelembutan-Nya.”

iii)                Asy Syaukani berkata :”Adapun pendalilan dengan hadits…(menyebut hadits yang sedang kita dudukkan maknanya) adalah pendalilan yang tidak pada tempatnya. Hadits ini merupakan pengajaran agar kelompok kecil bersama kelompok yang besar dan tidak menyelisihi mereka jika terjadi perbedaan pendapat disebabkan sebuah syubhat.Adapun setelah ru’yah seorang yang adil, maka ‘telah nampak subuh bagi yang memiliki dua mata.’ (Sailul Jarror 2/114). Silahkan pula dilihat perkataan Asy Syaukani dalam Nailul Author ketika menjelaskan hadits yang dimaksud, jauh dari penafsiran yang membawa makna hadits kepada keharusan mengikuti pemerintah.

iv)                Al Mundziri mengatakan (sebagaimana dalam ‘Aunul Ma’bud ):”dan dikatakan [tentang makna hadits di atas] bahwa ini sebagai isyarat tentang yaum syakk [hariyang meragukan,mungkin itu adalah 30 Sya’ban dan mungkin pula 1 Ramadhan] dimana yaum syakk tidak dipuasai hanya dengan alasan kehatihatian; namun hendaklah berpuasa pada hari manusia berpuasa.”

v)                  Tujuan untuk menghindari perpecahan dan menyatukan umat Islam adalah tujuan yang sangat mulia. Namun, mana yang lebih mulia, persatuan umat Islam yang terkotak- kotak dalam lingkup negara tertentu, atau persatuan seluruh umat di dunia ? Saya kira kita semua mendambakan pilihan yang kedua yang hal ini akan lebih terwujud nyata dengan adanya satu pendapat dan satu mathla’ yang dianut oleh seluruh umat Islam dalam masalah ini. Tentu, pembahasan risalah saya ini ketika pemerintah suatu negeri tidak mewajibkan penduduknya mengikuti apa yang ditentukan pemerintah dalam masalah ini, sebagaimana inilah kenyataan yang ada di negeri kita ini. Adapun ketika disana ada pengharusan dari pihak pemerintah untuk mengikuti mereka, maka agar tidak menimbulkan kekacauan dan perpecahan maka kita mengikuti mereka dan segala resiko,termasuk tanggung jawab di hadapan Allah,ditanggung pemerintah. Perbedaan hukum ketika pemerintah mewajibkan mengikuti dan tidak mewajibkan telah disinggung oleh Al Qurthuby dalam tafsir beliau yang terkemuka.

vi)                Terkait dengan kewajiban menaati pemerintah dalam hal yang ma’ruf sama sekali tidak bertentangan dengan pembahasan kita ini. Sebagai buktinya, Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau dalam masalah ini berpendapat sesuai dengan apa yang kami kuatkan, demikian pula Syaikhul Islam dalam salah satu pendapat beliau, demikian pula para imam dan ulama yang lain yang sebagaimana saya singgung di atas bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama. (lihat Taudhihul Ahkam). Kewajiban menaati pemerintah dalam hal yang ma’ruf termasuk diantara pokok ushul ahlus sunnah wal jama’ah yang seandainya masalah kita ini dimasukkan ke dalamnya niscaya tidak boleh ada khilaf dalam masalah ini. Namun, apa buktinya? Penyebutan khilaf dalam masalah ini ada di berbagai kitab ulama dari dulu sampai sekarang.

Kemudian kami tanyakan, seandainya pada suatu waktu pemerintah mengambil keputusan dalam masalah ini dengan cara yang salah,misalkan hanya dengan hisab saja atau menolak persaksian seorang yang adil karena alasan yang tidak syar’I dan pemerintah tidak mengharuskan penduduknya untuk mengikuti mereka; apakah kita akan tetap mengikuti mereka dalam kondisi kita tahu mereka dalam keadaan yang tidak benar? Lalu siapa yang akan menanggung dosa kita di hadapan Allah?Allahua’lam.

 

Catatan :

–          Saya sengaja tidak membahas berbagai argumen secara akal dari pendapat I dan pendapat II karena patokan utama kita adalah Kitabullah dan As Sunnah.

–          Sekali lagi saya tegaskan bahwa masalah kita ini adalah masalah khilafiyah dimana masing – masing memiliki dalil, argumen, dan  pendahulu/salaf sehingga kita tidak perlu memaksakan suatu pendapat kepada orang lain.

–          Sengaja tidak saya sebutkan secara keseluruhan para ulama yang berpendapat dengan tiap-tiap pendapat di atas tidak lain untuk meringkas pembahasan sehingga lebih mudah dimengerti.

–          Apa yang tertulis diantara [] maka itu merupakan tambahan dari saya untuk lebih memperjelas konteks kalimat.

Wa maa taufiiqy illaa billaah

, , , , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: